JAKARTA; Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristanto, menanggapi pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, yang meragukan kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau berbicara tentang privatisasi, harus diingat bahwa Ibu Megawati melaksanakan ketetapan MPR. Saat itu presiden sebagai mandataris MPR, dan Ketua MPR adalah Pak Amien Rais," ujar Hasto kepada wartawan, Kamis (12/9/).
"Jadi, justru Pak Amien lah yang harus bertanggung jawab terhadap liberalisasi politik yang dilakukan secara tergesa-gesa, melalui amandemen UUD 1945. Jadi, Pak Amien jangan sok nasionalis", tegas Hasto.
Hasto menanggapi pemberitaan sebuah media online hari ini, yang berisi pernyataan Amien Rais yang menyebut Jokowi belum bisa dianggap sukses memimpin Jakarta, karena kemacetan dan kumuh masih menjadi persoalan.
Bahkan, Amien Rais meragukan komitmen Jokowi soal nasionalisme, dan menyebut kebijakan Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden, yaitu menjual saham PT Indosat Tbk ke asing, pembebasan utang pengusaha hitam, merupakan kebijakan yang berlawanan dengan semangat nasionalisme.
Menurut Hasto, berbicara tentang kegagalan agenda reformasi, maka Amien Rais yang bertanggung jawab.
"Saya tidak sependapat kalau Pak Amien disebut tokoh reformasi. Justru Pak Amien lah yang menyebabkan agenda reformasi gagal. Harus diingat melalui Deklarasi Ciganjur, Pak Amien bersama Gus Dur, Sri Sultan HB X, dan Megawati, menandatangani komitmen di hadapan mahasiswa untuk tidak bekerja sama dengan kekuatan Orde Baru. Namun, justru Pak Amien yang mengingkari," papar Hasto.
Hasto menjelaskan, demi ambisi sebagai Ketua MPR, maka Amien mengingkari deklarasi Ciganjur.
"Itulah pelanggaran etika politik terbesar pada awal reformasi. Di situlah transaksi kekuasaaan politik yang pertama yang dilakukan Pak Amien yang menyebabkan agenda mahasiswa tidak terlaksana. Jadi, kalau Pak Amien benar-benar sok nasionalis, buktikan saja dengan cara sederhana, apakah beliau melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan baik?" tantang Hasto? (*)