Tarkus Suganda
Pakar Pertanian Universitas Padjajaran Bandung, Prof. Tarkus Suganda, mendukung program calon presiden nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla ketimbang program kubu sebelah.
Tarkus tidak asal mendukung karena ia terlebih dahulu menyoroti paparan kedua capres dalam bidang pertanian, peternakan, dan lingkungan.
"Sebagai seorang pemerhati bidang pertanian, saya sangat mendukung program Jokowi-JK bahwa sektor pertanian harus kembali diperkuat agar Indonesia berdaulat, terutama di bidang pangan," kata Tarkus di Jakarta, Senin (7/7/2014).
Terkait program pasangan nomor urut 1, Tarkus menilai itu semua masih dalam tatanan konsep yang sulit diimplementasikan. Misalnya saja mengenai ide mencetak 2,5 juta Hektar sawah.
"Hal tersebut yang pasti tidak seperti membalikkan telapak tangan," lanjutnya.
Menurutnya, Jokowi-JK sangat realistis dan bahkan runut menyiapkan operasionalisasinya. Misalnya, terkait menambah luasan lahan sangat tergantung dari ketersediaan sumber air dan jaringan irigasinya.
Kemudian ekstensifikasi yang membabi buta tanpa perhitungan hanya akan menjadi alasan untuk merusak hutan sekaligus menghamburkan uang negara dengan nama proyek lahan gambut sejuta Ha dan lahan pertanian di Papua.
"Saya juga kagum dengan program peternakan nasional untuk pemenuhan swasembada daging, sangat realistis dan jelas yakni impor dalam bentuk bakalan dan bukan dalam bentuk daging," ujarnya.
Tarkus mengatakan impor dalam bentuk bakalan akan menghasilkan berbagai aktivitas turunan berupa penciptaan lapangan kerja bagi peternak Indonesia seperti pemeliharaan, pemotongan, dan pengolahan.
"Sebaliknya jika impornya dalam bentuk daging, harganya menjadi mahal. Padahal, seekor sapi menghasilkan berbagai jenis daging yang berbeda," imbuhnya.
Satu hal lain yang membuat Tarkus angkat topi dengan ide Jokowi yakni intergrated farming for sustainable agriculture yang sedang dikembangkan di seluruh dunia.
Jokowi dinilai fasih menjelaskan bagaimana limbah sektor pertanian dimanfaatkan untuk pakan ternak, kemudian kotoran dan air seni ternak diolah agar tidak mencemari lingkungan bahkan agar menghasilkan sumber energi terbarukan dan dikembalikan menjadi pupuk organik.
"Dengan konsep demikian, alokasi dana desa Rp1,4 miliar sebagaimana diamanatkan UU Desa akan lebih terarah dan berhasil guna. Produksi pertanian meningkat peternakan dibangun sehingga impor bisa dikurangi atau dihilangkan," cetus Tarkus.
Izzul Muslimin
Pengamat ekonomi Izzul Muslimin mengatakan koperasi adalah sokoguru ekonomi, termasuk penyokong ekonomi di pedesaan. Sangat tidak masuk akal jika Joko Widodo berniat meniadakan koperasi.
Menurutnya, mengusung revolusi mental yang tidak diinginkan Jokowi adalah jika koperasi itu dimanfaatkan oleh pengurusnya untuk mencari keuntungan sendiri. “Koperasi seperti inilah yang tidak diinginkan Jokowi,” ujar Izzul Muslimin .
Muslimin mencatat, dari berbagai debat dan dialog yang dilakukan Jokowi dengan berbagai pihak, Jokowi menginginkan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang punya kemandirian ekonomi, sehingga mereka memiliki daya saing tinggi.
Koperasi yang ingin diwujudkan Jokowi, kata Muslimin, adalah koperasi yang memang dibangun dari bawah, bukan koperasi seperti yang pernah ada semasa Orde baru yang dijadikan alat oleh kekuasaan.
Muslimin juga optimistis, UU tentang Desa yang nanti akan dilaksanakan pemerintahan baru – tentu jika Jokowi menang jadi presiden – bisa difungsikan sebagai medium untuk memberdayakan masyarakat desa, salah satu caranya lewat pendirian koperasi.
Menurut sepengetahuan Muslimin, Jokowi lewat program aksinya akan mengembangkan kewirausahaan (entrepreneurial skills) individual dan kelompok tani, nelayan, peternak agar dapat mengelola usaha tani secara lebih efisien dan menguntungkan yang disediakan oleh pemerintah ataupun korporasi.
Untuk itu, Muslimin sangat memaklumi jika dalam rangka itu, Jokowi akan membangun bank khusus pertanian, UMKM dan koperasi. “Jadi aneh jika Jokowi tidak mendukung koperasi,” kata Muslimin.